PIKIRAN RAKYAT – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendatangi sejumlah Kementerian untuk mencari jalan keluar atas polusi udara mencekik di Ibu Kota. Rapat tersebut akan dilaksanakan pada Jumat, 18 Agustus 2023 ini.
Rapat pada Jumat, 18 Agustus 2023 ini disebut bukan hanya membahas soal polusi mencekik di Jakarta. Heru Budi Hartono menyebut pihaknya juga akan membahas soal pembangunan Jakarta ke depan jika tak lagi jadi Ibu Kota Negara (IKN).
“Besok secara marathon rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi,” ujar Heru Budi Hartono.
“Ke depan tetap membangun Jakarta, semua diprioritaskan,” katanya menambahkan.
Baca Juga: 5 Tips Makan Agar Turun Berat Badan tanpa Program Diet atau Olahraga
Pemprov DKI diminta tetapkan tanggap darurat bencana
Akibat polusi mencekik di DKI Jakarta, banyak warga yang mengeluhkan sakit. Tak hanya infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), masyarakat juga mengalami diare dan penyakit lainnya.
Oleh karena itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Hardiyanto Kenneth mendesak Pemprov DKI menetapkan kondisi tanggap darurat bencana atas imbas polusi udara tersebut. Kondisi tanggap darurat itu bisa diterapkan selama tiga bulan ke depan.
“Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan kondisi tanggap darurat bencana agar bisa mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memakai dana siap pakai,” kata Kenneth, dikutip dari Antara.
Kenneth mengusulkan hal tersebut dengan merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai. Selain itu Kenneth berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana untuk memulai kegiatan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Jabodetabek.