PIKIRAN RAKYAT - Menko Polhukam Mahfud MD sepakat dengan ketetapan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penanganan laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon kepala daerah jelang Pemilu 2023.
Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk menunda semua laporan dugaan korupsi yang menyeret nama pihak-pihak tersebut, hingga rampunnya Pemilu 2024. Hal itu tertulis dalam memorandum yang dikeluarkan Jaksa Agung.
Menurut Mahfud, langkah itu bukannya aneh. Bahkan, kebijakan semacam itu telah sering diberlakukan di Pemilu-pemilu sebelumnya demi menjaga netralitas pemilu dari pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan momentum demi kepentingan pribadi.
"Ya memang sejak dulu gitu karena sering kali kalau ada pemilu itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti sehingga, dia sudah telanjur jatuh namanya tidak terpilih bahkan tidak berani mendaftar juga," kata Mahfud, di Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.
Baca Juga: Pria Paruh Baya Cabuli 3 Anak di Kuningan
Mahfud melanjutkan, tentu ada pengecualian dalam penerapan kebijakan memorandum Jaksa Agung. Langkah penundaan tidak berlaku untuk kasus-kasus yang sudah dan sedang berjalan. Mahfud mewanti-wanti supaya tak ada politisasi dalam kebijakan ini.
"Tentu kalau yang sedang berjalan nanti biar dicari jalan keluar di Kejaksaan Agung, tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan itu, tapi semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir lah gitu," ujarnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menginisiasi penundaan semua laporan dugaan korupsi yang menyeret nama para bakal calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), hingga calon kepala daerah yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Megawati Sentil Stunting di Indonesia: Kesel Saya Pak Jokowi, Situ Bilang Indonesia Maju 2045