PIKIRAN RAKYAT - Pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 41,17 triliun (48.13 persen) hingga akhir Agustus ini dari total anggaran keseluruhan Rp85,70 triliun.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Pu.go.id, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut setelah dilakukan realokasi anggaran penanganan Covid-1 sebesar Rp44,58 triliun dari pagu semula Rp120,21 triliun.
Terdapat tambahan pagu sebesar Rp.1,67 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Prioritas Nasional, pengembangan food estate, dan Kawasan Industri.
Baca Juga: Sepak Bola Siap Bergulir Kembali, Persikasi Kabupaten Bekasi Targetkan Tampil di Liga 2
Selain itu terdapat tambahan pagu dari sumber luncuran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp84,02 triliun.
"Dari total Rp1,67 triliun tersebut, kami alokasikan pagu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp1,362 triliun, Program Prioritas Nasional (seperti pengadaan tanah di KSPN dan pembangunan MCK di lingkungan Pesantren) Rp188 miliar, dan untuk mendukung pengembangan food estate di Kalteng dan kawasan industri sebesar Rp125 miliar, " kata Menteri Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di gedung DPR/MPR, Senin 31 Agustus 2020.
Raker yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
Baca Juga: Honda Bakal Luncurkan Skutik Baru, Berikut Bocorannya
Menurut Menteri Basuki, tercatat per 30 Agustus 2020, penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp85,70 triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 48,15 persen.