PIKIRAN RAKYAT - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam dugaan kekerasan aparat keamanan di lingkungan SD Negeri 24 Galang dan SMP Negeri 22 Galang di Batam, Kepri. Mereka menilai, aparat seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih preventif dan manusiawi dalam agenda relokasi Pulau Rempang.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyampaikan laporan dari P2G Batam. "Kami mendapatkan kiriman video dari jaringan P2G Batam. Kami menyesalkan dugaan adanya kekerasan di lingkungan sekolah yang terdampak bentrok antara warga Pulau Rempang dengan aparat keamanan," katanya dalam keterangan pers, Selasa, 12 September 2023.
Menurut Iman, Kemdikbudristek, Kemen PPA, dan KPAI harus turun tangan langsung ke lapangan memberikan layanan pendampingan untuk penyembuhan trauma pascabentrok kepada guru dan siswa.
"Rencana relokasi ini harus tetap mengutamakan layanan pendidikan anak. Di Kecamatan Galang, ada sekira 36 sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Ini perlu persiapan yang matang dan tidak mengurangi hak anak untuk belajar dengan aman dan nyaman," ujarnya.
Baca Juga: Pengakuan Muhaimin Iskandar: Saya Kapok Jadi Menteri, Banyak yang Gagal
Dari 36 sekolah di Kecamatan Galang, lokasi kekerasan diduga terjadi di sekitar SD Negeri 24 Galang yang memiliki 13 guru, 154 siswa, dan 132 siswi. Lalu SMP Negeri 22 Galang memiliki 19 guru, 180 siswa, dan 171 siswi.
"Mengingat ada 36 sekolah di Kecamatan Galang, Pulau Rempang, diperkirakan ada ribuan anak yang mengalami relokasi sekolah atau terdampak. Ini bukan perkara mudah,” katanya.
Menurut Iman, ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Pertama, lokasi relokasi harus sudah siap terlebih dahulu. Kedua, mengutamakan kepentingan anak dan guru sehingga pembelajaran tidak terganggu. Ketiga, harus dipastikan hak anak mendapatkan pendidikan tetap diberikan, baik selama proses relokasi maupun pascarelokasi.
Sehari setelah bentrok, Dinas Pendidikan Kota Batam mengeluarkan Surat Nomor 4337/400.3.5.1/XI/2023 tentang Pemberhentian Pembelajaran Sementara. Isinya adalah: Pertama, menghentikan pembelajaran tatap muka; Kedua, guru memberikan pembelajaran daring atau penugasan; Ketiga, memperhatikan keselamatan sekolah; Keempat, pendidik dan tenaga pendidik tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar jam kerja dan mengisi laporan kinerja Harian (LKH).