PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dana APBN dan APBD yang 'diecer' ke dinas-dinas tidak akan secara konkret merealisasikan program pembangunan. Baginya, cara demikian hanya membuang-buang uang negara.
Daripada terlalu banyak dialokasikan ke dinas-dinas, Jokowi ingin agar proses itu dipangkas saja, sehingga uang langsung jelas peruntukannya bagi pembangunan. Dia meminta desain alokasi APBN dan APBD difokuskan untuk program pemerintah.
"APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas. Nanti, dinas di bawahnya (ada) apa (lagi)? Sekarang, karena berubah-ubah terus, apa kabid ke kabag, ke kasie, misalnya," kata dia, saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
"Kalau seperti itu, enggak akan jadi barang," kata Jokowi lagi.
Baca Juga: Kejagung Geledah Kantor Kemendag Usut Dugaan Korupsi Impor Gula
Presiden lantas mengingatkan, alokasi anggaran yang sedikit-sedikit, misalnya 5 persen ke setiap dinas justru hanya akan menambah beban apabila APBD mengalami kenaikan.
Alangkah lebih baik, kata Jokowi, dana langsung dialokasikan pada program. Ia mengambil contoh prioritas alokasi APBN-APBD, misal untuk pembuatan waduk di suatu kabupaten atau penambahan embung setiap tahun.
"Tidak semua dinas diratain tambahan anggarannya sama lima persen, (kalau) ada kenaikan anggaran (nanti) semuanya (naik juga) lima persen. (Harus) Ada prioritas dong. Mana yang harus didahulukan, mana yang jadi skala prioritas kita," kata Jokowi, tegas.
Jokowi berbicara demikian bukan hanya sebagai Presiden RI. Dia mengatakan dirinya paham betul kondisi di lapangan, menyangkut alokasi anggaran. Peran terdahulunya sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode membuat area itu telah khatam ia selami.