PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk menjaga data digital milik rakyat. Apalagi, data mereka sudah banyak dikuasai oleh negara seperti Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, hingga China melalui berbagai aplikasi, termasuk e-commerce.
Menurutnya, penguasaan aset digital tersebut pun bisa berdampak besar ke depannya. Bahkan, bisa menjadi alat untuk mengendalikan pemerintahan Indonesia.
"Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul data, informasi, akses pasar, semuanya. Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki, 'Pak, ini hati-hati kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka' Betapa sangat berbahayanya yang namanya perilaku konsumen, perilaku masyarakat itu bisa di-detect dengan sangat akurat," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Rabu 4 Oktober 2023.
Dia pun menekankan bagaimana data dan informasi milik masyarakat Indonesia merupakan harta karun dunia digital. Sehingga, harus dijaga dengan sebaik mungkin.
"Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, eranya big data analytic, eranya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia dan bahkan tadi kalau sudah masuk ke politik bisa mengarahkannya hanya, sekali lagi, bermodalkan data dan informasi, dan negara-negara besar risau mengenai ini," tutur Jokowi.
Ratusan Juta Data Dikuasai Aplikasi
Jokowi juga dibuat terkejut oleh kehadiran satu aplikasi yang menguasai ratusan juta data hanya dalam hitungan bulan. Hal itu pun patut diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia, karena keamanan data masyarakat semakin rawan.
Dia menyampaikan, Indonesia memiliki potensi digital yang sangat besar. Pada 2020, tercatat 44 miliar dolar AS (Rp686,2 triliun), pada 2022 tercatat 77 miliar dolar AS (Rp1.200 triliun), dan pada 2025 diproyeksikan akan sebesar 146 miliar dolar AS (Rp2.277 triliun), lalu pada 2030 diperkirakan 360 billion dolar AS.