kievskiy.org

Urgensi Energi Bersih dan Terbarukan, Masyarakat Perlu Dilibatkan

Ilustrasi energi terbarukan.
Ilustrasi energi terbarukan. /Pixabay/ColiN00B

PIKIRAN RAKYAT - Sektor energi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar yang berdampak pada krisis iklim. Namun, komitmen transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan seolah berjalan lambat.

Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum menikmati listrik, tak seperti daerah perkotaan. Menurut anggota pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tri Mumpuni, untuk menjawab persoalan itu masyarakat perlu dilibatkan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia.

"Rakyat diberitahu, kalau kamu mau menghasilkan 1 KWH listrikmu per tahun… Ya kamu harus menanam pohon yang cukup gede di daerah hulu, karena itu didesain nanti dalam listrikmu dengan menggunakan tenaga air skala kecil, ini akan selalu berkelanjutan, rakyat punya kesadaran penuh, konservasinya terjaga,” katanya dalam Green Webinar yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia dan BBC Media Action, Senin, 6 November 2023.

Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan, kondisi tersebut seharusnya didorong pemerintah karena Indonesia kaya akan energi baru dan terbarukan, seperti mikro hidro. Untuk menghasilkannya, bisa melibatkan masyarakat.

Green Webinar yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia dan BBC Media Action, Senin, 6 November 2023.
Green Webinar yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia dan BBC Media Action, Senin, 6 November 2023.

Pelibatan itu bertujuan agar masyarakat mampu menyediakan listriknya sendiri. Hal itu, menurut Tri, demokratisasi energi yang akan mengarah pada demokratisasi ekonomi.

Berdampak pada perekonomian

Menurut CEO Landscape Indonesia Agus P Sari, transisi energi mesti dilakukan secara adil lantaran bakal berdampak pada pendapatan pekerja, rumah tangga, dan ekonomi wilayah. Kendati transisi energi terbarukan menghasilkan green jobs yang lebih banyak, menurutnya, tetap perlu dipikirkan dampak dan solusinya. 

Adapun ihwal kemungkinan adanya kepentingan oligarki sehingga setengah hati dalam menjalankan transisi energi, menurutnya, sudah banyak studi yang menyebut bahwa ada anggota legislatif dan pejabat pemerintah di eksekutif yang juga pemilik tambang batu bara dan atau pembangkit listrik.

"Kalau dia juga sebagai pejabat pemerintah enggak akan mau membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan bisnisnya,” kata dia.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat