PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi rapor merah penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), menurut capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Ia mengatakan sejatinya Ganjar telah meremehkan kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika memberikan penilaian jelek soal hukum dalan negeri.
“Ya tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam karena saya menangani ekonomi, Pak Menko (Mahfud MD) menangani polhukam,” kata Airlangga, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, dikutip Rabu, 22 November 2023.
Usai acara pers selesai, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menambahkan, pemerintahan sejatinya bersifat kolektif kolegial, sehingga masing-masing menteri diembankan tanggung jawab khusus.
“Masalah hukum itu tanggung jawab siapa? Menko Polhukam. Kalau misalnya ini, tanya Pak Mahfud Menkopolhukam,” ucap Doli.
Menurut Doli, ada kontradiksi dalam penilaian Ganjar, sebab jika bidang hukum yang diurusi Mahfud MD bernilai buruk, maka gugur alasan kuat Ganjar memilih yang bersangkutan untuk menjadi cawapres pendamping di 2024 nanti.
“Kan karena Pak Mahfud dianggap punya prestasi, makanya diajak menjadi cawapres. Kan gitu kan? Kalau enggak punya prestasi, enggak mungkin jadi cawapres. Nah, sekarang kenapa sudah diajak, kok kemudian dianggap enggak punya prestasi?” ujar dia.
“Harusnya semua koalisi-koalisi, partai politik, capres dan cawapres itu lebih mengedepankan sekarang apa visi, misi, program yang disampaikan, debat habisnya di situ,” katanya lagi.
Dengan kata lain ia berharap pihak-pihak yang berkompetisi dalam Pilpres kali ini tidak sibuk gontok-gontokan dan menjatuhkan satu sama lain. Alih-alih, rival-rival politik ini menghabiskan waktunya untuk adu visi, misi, serta program usungan.