PIKIRAN RAKYAT - Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengungkapkan bahwa satu-satunya cara ideal memulihkan citra KPK adalah dengan kembali merevisi UU KPK agar kembali ke sebelumnya. Kalaupun ingin ada perbaikan, dia mengusulkan agar ada penambahan pasal yang mengatur imunitas bagi pimpinan KPK.
Tujuannya, supaya pimpinan tidak mudah ditersangkakan seperti kasus Bibit-Chandra dan Bambang Widjojanto-Abraham Samad.
"Syaratnya pimpinan KPK harus benar-benar berintegritas, bukan seperti Firli. Kalau dengan situasi sekarang integritasnya buruk ya sudah tidak apa-apa jadi tersangka," tutur Zaenur Rohman.
"Tanpa ada jaminan imunitas, pimpinan mudah diganggu selama menjabat terutama oleh kasus yang tidak terkait dengan tugas serta jabatannya," ujarnya menambahkan.
Sementara bagi Indonesia Memanggil 57+ Institute, untuk kembali memperoleh kepercayaan publik, KPK harus membuktikan lewat kerjanya. Organisasi tersebut merupakan gerakan antikorupsi yang didirikan oleh para eks pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Mulai dari menangkap sebanyak-banyaknya koruptor tanpa tebang pilih dan segera menuntaskan kasus yang menyeret bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke pengadilan Tipikor.
"Kasus SYL yang paling utama karena banyak polemik di masyarakat apakah KPK bisa tegak lurus dalam penyelidikannya setelah Firli terlibat," ucap Koordinator IM57+ Institute, Praswad Nugraha.
Firli Bahuri Sudah Problematik Sejak Awal
Zaenur Rohman menilai bahwa Firli Bahuri sejak awal merupakan sosok yang problematik. Namun, panitia seleksi (pansel) justru meloloskannya sebagai kandidat calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, apa yang terjadi memperlihatkan bahwa elite politik memang menghendaki sosok problematik tersebut menjadi pimpinan KPK. Dia pun menyebut, penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka berdampak pada kehancuran KPK adalah kulminasi atau puncak tertinggi dari proses seleksi calon pimpinan KPK yang buruk.
Padahal, sejak awal organisasi masyarakat sipil telah mendesak panitia seleksi (pansel) untuk tak meloloskan Firli karena rekam jejaknya yang dipertanyakan. Namun pansel tak menggubris hingga akhirnya dipilih oleh DPR.