PIKIRAN RAKYAT – Tiga calon presiden pada Pilpres 2024 menyikapi soal kelanjutan pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dari tiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, salah satunya memiliki pandangan yang berbeda.
IKN akan dibangun di atas daratan seluas 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektare. IKN akan dibngun dalam lima tahap yang dimulai tahun 2022 hingga selesai pada 2045 mendatang, atau tepat saat peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100.
Lantas bagaimana sikap pada calon presiden terkait kelanjutan pembangunan IKN andai mereka terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029? Berikut kami rangkum pernyataannya.
Anies Baswedan
Anies Baswedan mengkritik pembangunan IKN di Kalimantan yang dinilai tidak tepat sasara. Menurutnya, jika tujuan perpindahan ibu kota adalah pemerataan wilayah, maka pembangunan IKN bukan solusi yang tepat.
“(Pembangunan IKN) itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya,” kata Anies Baswedan saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu, 22 November 2023.
Menurutnya, untuk memeratakan pembangunan di Indonesia, pemerintah harus membuat kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.
“Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru,” ucap Anies.
Meski begitu, Anies setuju dengan pemerintahan era Joko Widodo yang ingin memeratakan pembangunan di seluruh wilayah, hanya saja cara kerjanya tidak tepat. “Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu ndak nyambung. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tetapi justru dengan membesarkan kota yang ada di seluruh Indonesia,” ujar cawapres nomor urut 1 itu.
Dalam visi-misi pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) pun keduanya tidak menyinggung soal pembangunan IKN. Namun demikian, Cak Imin pernah menyatakan bahwa IKN tidak mungkin dihentikan dan pasti akan dilanjutkan karena sudah diundang-undangkan.