kievskiy.org

Jokowi Dituduh Minta Setop Kasus e-KTP, TPN Ganjar-Mahfud: Jauh di Luar Imajinasi Liar

Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo (Jokowi). /Antara/Umarul Faruq

PIKIRAN RAKYAT - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis terkejut dengan pengakuan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus maling uang rakyat e-KTP.

"Saya pribadi terkejut sekali mendengar apa yang dikatakan oleh mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, itu jauh di luar imajinasi saya sebagai aktivis antikorupsi," katanya dalam konferensi pers virtual pada Sabtu, 2 Desember 2023.

"Kalau betul itu terjadi, saya kira dia tidak berdusta. Ini tidak bisa diterima," sambungnya.

Baca Juga: Kaesang Pangarep Tantang Eks Ketua KPK Buktikan Jokowi Minta Setop Kasus e-KTP

Dia menduga, invervensi tersebut yang menjadi biang kerok Indeks Presepsi Korupsi (IPK) di Indonesia merosot.

Berdasarkan data Corruption Perception Index pada 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Skor itu turun 4 poin dari tahun sebelumnya, dan menjadi skor terendah Indonesia sejak 2015.

"Kita cuma lebih baik dari Myanmar, Laos, Filipina. Kita kalah dari Malaysia, Timor Leste. IPK Timor Leste itu lebih baik dari Indonesia," ujarnya.

Maka dari itu, dia berharap adanya koreksi terhadap segala pelemahan KPK sebagai badan pemberantasan korupsi.

"Kalau itu terjadi, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Tapi saya sangat khawatir bahwa pelemahan KPK itu sistematis di depan mata kita, dan kita harus melakukan koreksi terhadap ini," katanya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat