PIKIRAN RAKYAT - Pekerjaan rumah (PR) menanti pasangan capres-cawapres peserta Pemilu 2024, salah satunya masalah hak asasi manusia (HAM). Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Wirya Adiwena berujar, upaya penuntasan masalah tersebut mesti digarisbawahi sebelum menilik visi-misi, debat, hingga janji para pasangan calon.
"Ini masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita tuntaskan, yang perlu negara tuntaskan sebagai pengampu tanggung jawab utama," ucap Wirya Adiwena dalam konferensi pers daring, Jumat, 8 Desember 2023.
Dia menerangkan, PR ihwal HAM di antaranya kasus Rempang, Batam. Di Rempang, menurutnya, personel keamanan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional saat adanya bentrokan dengan warga.
Selain kasus Rempang, Tragedi Kanjuruhan juga menurutnya merupakan permasalahan HAM yang perlu dituntaskan. Pasalnya, terdapat kekerasan yang dilakukan personel keamanan dalam peristiwa yang menewaskan 135 orang itu, selain penggunaan gas air mata.
"Banyak yang menjadi korban, tetapi tidak banyak pertanggungjawabannya," ujar dia menegaskan.
Pembela HAM dapat ancaman
Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan, kini orang-orang yang membela HAM masih mengalami ancaman. Pad tahun 2023 ini, ada 166 pembela HAM yang menjadi korban, baik serangan fisik maupun digital.
Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia itu berharap agar pemerintah selanjutnya dapat memastikan bahwa kritik, ketidakpuasan, sampai keresahan waga ditanggapi dan dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai, tuturnya, warga justru langsung mengalami dampak tanpa adanya komunikasi dan perintah.
"Siapa pun yang akan menjadi presiden nanti, negara harus memenuhi kewajibannya," ujar dia, "siapa pun yang menjadi presiden, kita sebagai warga berhak menuntut negara memenuhi kewajibannya melindungi hak asasi manusia."
