PIKIRAN RAKYAT - Polemik Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pencalonan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dinilai akan awet selama Pemilu 2024. Elite politik dan publik secara umum tak akan begitu saja melepaskan kecacatan hukum yang mencederai demokrasi tersebut.
Penilaian diungkap oleh Pengamat Ilmu Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Caroline Paskarina. Dia menjelaskan, isu tersebut akan terus didengungkan sejumlah pihak untuk kepentingan politik, terutama pihak kontra paslon nomor urut 2.
"Isu ini akan terus digaungkan untuk berbagai kepentingan. Bagi para kontestan tentunya ini dipakai untuk menunjukkan kelemahan lawannya. Tapi isu ini juga penting untuk para pemilih agar menjadi bahan pertimbangan memilih secara rasional dan memilih secara kritis untuk keberlanjutan demokrasi," ujarnya kepada Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 19 Desember 2023.
Menurut Caroline, tantangan demokrasi saat ini adalah menekan hingga menghentikan praktik-praktik iliberal demokrasi, agar tak semakin menjamur di Indonesia. Rakyat, kata dia, punya peranan penting dalam mewujudkannya.
"Di mana penggunaan cara-cara non demokratis oleh para pemimpin yang terpilih melalui mekanisme pemilu bisa diminimalkan. Hal ini perlu didukung oleh sikap kritis publik, baik saat memberikan suara maupun saat mengkritisi seluruh proses kebijakan setelah pemerintahan terbentuk," ucap dia.
Prediksi Caroline, kemungkinan besar kisruh 'Mahkamah Keluarga' akan tetap menjadi sorotan dengan muatan beragam interpretasi dan tujuan. Namun, menurutnya isu ini tak akan ditargetkan kepada Gibran Rakabuming di debat cawapres perdana, 22 Desember 2023 mendatang.
"Kemungkinan tidak (akan diungkit). (Yang muncul) kemungkinan besar isu yang berkaitan dengan kinerja atau track record capaian dari setiap cawapres," ujarnya.
"Akan dipertanyakan oleh dan kepada para cawapres, isu tentang penggunaan dana pemerintah pusat untuk program pembangunan di Solo, yang kemudian diklaim sebagai capaian cawapres nomor 2. (Itu) mungkin akan dimunculkan untuk menilai kapasitas cawapres," kata dia.
Baca Juga: Gerindra Mohon Setop Framing Jahat untuk Gibran Rakabuming Soal 'Mahkamah Keluarga'