PIKIRAN RAKYAT - Capres 02, Anies Baswedan punya potensi pelanggaran pemilihan umum (pemilu) ketika melakukan kampanye di Provinsi Gorontalo. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli mengungkap pelanggaran yang dilakukan kubu Koalisi Perubahan.
Idris mengatakan, pihaknya, yaitu Bawaslu Provinsi dan Kota Gorontalo menindaklanjuti temuan pelanggaran pihak Anies. Dia tegaskan telah dimulai kajian dalam memetakan duduk perkara salah satu kampanye politik Timnas AMIN tersebut.
"Kami Bawaslu Provinsi dan Kota Gorontalo sementara komprehensif-kan kajiannya, artinya ada potensi pelanggaran yang dilakukan," kata Idris Usuli, di Gorontalo, Rabu, 10 Januari 2024.
Ia menjelaskan, Timnas AMIN melanggar aturan lantaran hadirnya salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam kampanye. Padahal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jelas memberi larangan soal itu.
"Ada dari salah satu calon anggota DPD yang seharusnya di PKPU Pasal 20 itu, calon anggota DPD tidak bisa hadir dalam kampanye. Inilah yang sedang kita kaji," kata Idris.
Baca Juga: Mahfud MD Sentil Prabowo Soal Data Pertahanan: Saya Bekas Menhan, Mana yang Rahasia?
Sebelumnya, Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bawaslu RI atas alasan lain. Dia diadukan sebab dinilai menyebarkan fitnah atau informasi keliru atas pernyataannya, bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 340 hektare.
Hal itu disampaikan Anies ketika menjalani debat Capres kedua pada Minggu, 7 Januari 2024. Pernyataan muncul selaras dengan tema debat tentang pertahanan.
Tema lengkap debat ketiga Pilpres itu adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, politik luar negeri, dan geopolitik. Anies lantas membahas alokasi anggaran Kemenhan RI, yang saat ini dipimpin Menhan Prabowo.