PIKIRAN RAKYAT - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis temuan analisis transaksi keuangan mencurigakan sepanjang 2023. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkap adanya dugaan kebocoran dana proyek strategis nasional (PSN) sebesar 36,67%, yang beralih ke rekening aparatur sipil negara (ASN) dan politikus.
Dalam penjelasannya, Ivan menyampaikan bahwa PPATK telah menganalisis 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang Januari-November 2023. Sebanyak 1.178 laporan hasil analisis (LHA) telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk 2 LHA yang dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tahun 2023 saja PPATK telah menyampaikan 2 informasi kepada KPK karena adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak yang terdaftar dalam daftar calon tetap yang kita peroleh dari KPU," ungkap Ivan.
"Ada dua hasil analisis dan satu hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepolisian. Ada satu informasi disampaikan ke OJK, ada tiga informasi disampaikan kepada BIN dan tiga informasi disampaikan ke Bawaslu," sambungnya.
Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah menyelesaikan 190 proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai investasi mencapai Rp 1.515,4 triliun per akhir 2023. Dari indikasi keuangan mencurigakan tersebut, sehingga sekira 36,67% dari dana PSN tersebut, atau sekira Rp 555 triliun, diduga masuk ke kantong ASN dan politikus.
Baca Juga: PPATK Ungkap Ratusan Miliar Dana dari Luar Negeri Mengalir ke Bendahara 21 Parpol
Lebih lanjut, Ivan mengungkap temuan mengenai aliran dana PSN yang mencurigakan. Sebanyak 36,8% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor diidentifikasi sebagai transaksi terkait kegiatan operasional pembangunan. Namun, 36,67% dari jumlah tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, masuk ke rekening ASN dan politikus. Dana tersebut diduga digunakan untuk pembelian aset dan investasi pribadi oleh para pelaku.
"Sedangkan 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, terindentifikasi mengalir ke pihak pihak yang memiliki profil ASN, politikus,” sambung Ivan.
Plt Deputi Analisis PPATK, Danang Tri Hartono, menambahkan bahwa temuan ini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, yang telah menindaklanjuti sejumlah kasus dan bahkan mengungkapkannya ke media massa.
"Terkait dengan PEN, bisa melihat sendiri kasus-kasus belakangan ini yang terkait PEN, proyek apa saja. Itu sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik dan sudah diekspos media massa sehingga bisa disimpulkan sendiri," tambah Danang.***