PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan turun tangan menangani polemik terkait kenaikan pajak barang jasa tertentu, atau pajak hiburan. Luhut meminta kenaikan bidang pajak tersebut ditunda dan dievaluasi terlebih dahulu.
Luhut menyampaikan keputusan tersebut setelah mendengar polemik terkait pajak hiburan selama kunjungannya ke Bali. Ia pun langsung mengumpulkan pemangku kepentingan terkait, termasuk Gubernur Bali dan jajarannya.
"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata Luhut dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan Rabu, 17 Januari 2024.
Luhut mengatakan bahwa uji materi atau judicial review yang diajukan oleh beberapa pihak akan menjadi pertimbangan dalam penerapan pajak hiburan. Ia menegaskan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil dan pedagang kecil yang mungkin akan terdampak oleh kebijakan ini.
"Ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saya pikir itu harus kita pertimbangkan karena keberpihakan kita ke rakyat kecil, karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga," ucapnya.
Luhut berpendapat bahwa kenaikan pajak tidak seharusnya membebani pelaku usaha, terutama mereka yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Ia menyoroti bahwa dampak pajak hiburan melibatkan berbagai sektor tak hanya diskotek, karaoke, tetapi yang terlibat dalam penyediaan makanan dan penjualan.
"Jadi hiburan itu jangan hanya dilihat diskotek. Bukan, ini banyak, sekali lagi impact (dampak) pada yang lain, orang yang menyiapkan makanan, jualan dan yang lain sebagainya. Saya kira, saya sangat pro dengan itu dan saya tidak melihat alasan untuk kita menaikkan pajak dari situ," ujar Luhut.
Baca Juga: Undang Tiga Capres-Cawapres di Paku Integritas, KPK: Ini Bukan Numpang Pansos