PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mendukung adanya pemberian sanksi terhadap pejabat negara yang tidak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya di laporan harta kekayaannya (LHKPN). Pasalnya, kurangnya transparansi merupakan celah terjadinya tindakan korupsi.
Oleh karena itu, pemberian sanksi menjadi upaya yang realistis untuk menekan korupsi. Prabowo Subianto pun menyinggung bahwa korupsi adalah kejahatan yang sistemik, sehingga kebijakan secara menyeluruh harus diterapkan untuk menanganinya.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Rabu, 17 Januari 2024 kemarin.
“Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube KPK pada Kamis, 18 Januari 2024.
Baca Juga: Jokowi Dinilai Tak Bisa Dimakzulkan, Luhut Singgung Banyak Faktor
“Semua kekayaan harus dilaporkan,” ujarnya melanjutkan.
Prabowo Soroti Kualitas Hidup Pejabat
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto juga sempat menyoroti kualitas hidup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang rentan terhadap korupsi. Menurutnya, kualitas hidup mereka harus ditingkatkan.
“Contoh, hakim di negara-negara yang maju, yang harus kita pelajari, hakim-hakim…apalagi hakim tertinggi, hakim agung itu dijamin jabatannya seumur hidup,” ucapnya.
“Dia hanya bisa berhenti apabila sakit, minta berhenti, atau meninggal. Itu di Amerika, Inggris. Kemudian, ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi,” tuturnya.
Kualitas hidup yang meningkat dan terjamin, kata Prabowo Subianto, merupakan salah satu upaya untuk mencegah korupsi. Prabowo Subianto pun mengatakan bahwa Indonesia bisa menerapkan upaya tersebut.