PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menilai Presiden Jokowi tidak bisa begitu saja dimakzulkan. Sebab, kata dia, pemakzulan terhadap presiden membutuhkan banyak faktor.
"Kalaupun mau dimakzulkan sekarang, apa iya prosesnya bisa dilakukan? Kan enggak bisa. Faktornya kan banyak sekali," ujar Luhut melalui akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, dikutip pada Kamis, 18 Januari 2024.
Di sisi lain, Luhut lantas mempertanyakan apa yang sebenarnya dimakzulkan pada situasi seperti saat ini. Dia mengaku sedih lantaran masyarakat hingga pejabat negara ikut mengomentari isu tersebut.
Baca Juga: Luhut Pandjaitan Dapat Tugas Baru dari Jokowi
"Apa sih yang mau dimakzulkan itu? Saya enggak ngerti. Saya terus terang sedih juga kok sampai begitu ramai kita ngomong," tutur dia.
Untuk saat ini, Luhut beranggapan bahwa keriuhan politik tersebut tak perlu. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu hingga hari pencoblosan Pemilu 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Jadi ngapain kita bikin keributan politik yang enggak perlu, enggak perlu menurut saya. Jadi tunggu aja 14 Februari nanti. Coblos sesuai hati kita masing-masing," ucapnya.
Wacana Pemakzulan Jokowi
Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) untuk bertemu Mahfud MD pada Selasa, 9 Januari 2024 lalu.
Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu sekaligus membawa petisi pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.