PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi jangan dipaksakan sebab risikonya sangat berbahaya khususnya di zona merah.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Di daerah zona merah, maka pelaksanaannya bisa ditunda, kata dia.
"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada," kata Ganjar ditemui usai mengikuti rapat Paripurna bersama DPRD Jateng, Senin, 21 September 2020.
Baca Juga: Pelanggar Tertib Prokes di Sumedang Banyak Pengguna Kendaraan dari Luar Daerah
Oleh karena dia meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan usulan sejumlah pihak tentang penundaan Pilkada Serentak.
Menurutnya penundaan Pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada. "Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya," ucap dia.
Oleh karena Kementerian, Pemerintah Pusat, KPU, dan Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan.
Baca Juga: Kepala Daerah Ramai-ramai Mencalonkan Diri di Pilkada, Ridwan Kamil Ajukan 21 Nama Pejabat Sementara
Ganjar mencontohkan, di Jawa Tengah sendiri sudah ada klaster dari para penyelenggara Pilkada. Di Boyolali misalnya, ada banyak anggota Panwaslu yang positif Covid-19.
"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-voting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," imbuhnya.