P IKIRAN RAKYAT - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan dirinya akan mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Presiden Jokowi. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyinggung soal hak prerogatif presiden.
Hal tersebut disampaikannya di sela agenda penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada hari ini, Rabu, 24 Januari 2024.
"Ya kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD, tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi itu supaya clear aja," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 24 Januari 2024.
Sebelumnya, Jokowi pun telah menanggapi rencana Mahfud MD yang ingin mundur dari pemerintahannya. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan Mahfud MD memiliki hak untuk pamit dari Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Ban Mobil Dinas Presiden Diduga Bocor, Jokowi Santai Nunggu di Pinggir Jalan
“Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai,” ujarnya.
Pernyataan Mahfud MD
Dalam acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa, 23 Januari 2023 malam, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Rencana tersebut juga telah dibicarakannya dengan capres yang ia dampingi, Ganjar Pranowo.
"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," ucapnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyarankan agar para pejabat negara mundur jika maju Pilpres 2024, termasuk Mahfud MD.
"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," tutur Mahfud MD.