PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri mengikuti sumpah yang diucapkan saat bertugas bahwa taat kepada UUD untuk menjaga netralitas dalam pemilu.
Hal itu disampaikan Anies ketika diminta pendapatnya mengenai potensi kecurangan Pemilu melibatkan pegawai pemerintah menyusul statemen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden dan Menteri boleh memihak dan ikut kampanye dalam Pilpres 2024.
"Jadi sumpah itu diatas instruksi atasan dan sumpah itu harus di jaga dan saya percaya TNI, Polisi, ASN, orang-orang akan menjaga sumpah itu," kata Anies di Padang, Kamis, 25 Januari 2024.
"Ini akan dipertanggungjawabkan bukan hanya dihadapan Allah, tapi juga dia harus menceritakan apa yang dikerjakan di tahun 2024 ini," ujar Anies melanjutkan.
Baca Juga: Hoaks Pemilu 2024 Tidak Hanya Menyasar Capres dan Cawapres
Anies menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 yang pertama kali membicarakan soal netralitas padahal pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah digelar lima kali. Ia menekankan aparat pemerintah harus menjaga sumpahnya bersikap netral dalam pemilu.
"Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apapun, tapi kalau intervensi itu harus ada effort. Kalau mau terlibat itu harus ada effort khusus. Jadi menurut saya sudah jalankan saja netralitas, toh ini sedang menceritakan sejarah kok bukan memenangkan salah satu," ucap Anies.
Sebelumnya Jokowi menyebut bahwa presiden boleh ikut kampanye. Jokowi menyebut jabatan yang dipegang selain pejabat publik adalah juga pejabat politik sehingga boleh saja berpolitik. Hal tersebut disampaikan Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
"Presiden tuh boleh loh kampanye, Presiden boleh memihak, boleh. Kami ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," ucapnya.***