PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan ikut berkampanye, asalkan tak memanfaatkan fasilitas negara. Anies Baswedan meminta para ahli hukum tata negara untuk melakukan verifikasi dan mengkaji apa yang diucapkan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Menurutnya, verifikasi dan pengkajian itu perlu dilakukan untuk menghindari presepsi setuju atau tidak setuju. Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat melaksanakan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat pada hari ini, Kamis, 25 Januari 2024.
"Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 25 Januari 2024.
"Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: TKN Soal Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam: Mungkin Malu Dapat Skor 5 dari Ganjar
Terkait dengan aturan hukum, Anies Baswedan menilai seseorang yang telah disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka ia harus bersikap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Begitu pula presiden, menteri, gubernur dan walikota atau bupati.
"Jadi, ketika kemarin Bapak Presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya," ucapnya.
Timnas AMIN Singgung Istilah Cawe-cawe
Sebelumnya, Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga telah menanggapi pernyataan Jokowi tersebut. Dewan Pakar Timnas AMIN, Marsda TNI (Purn) Supomo pun sempat mengungkit istilah cawe-cawe saat membahas pernyataan Jokowi.
“Sebenarnya, keberpihakan itu kan bukan isu baru, itu kan istilah cawe-cawe dulu. Masyarakat sekarang sudah cerdas menilai karena isu itu diangkat, tapi kelihatannya juga tidak terlalu seksi karena masyarakat sudah pandai, sudah pintar merespons,” tuturnya.
Timnas AMIN turut mengingatkan kembali soal komitmen pemerintah untuk bersikap netral saat Pemilu.