PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadaliamengatakan, kebijakan Indonesia untuk kembali melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020 berhasil menarik investasi untuk mendorong pengembangan industri pengolahan nikel. Sebelumnya, kebijakan ekspor bijih nikel dijalankan pada awal 2014.
Aliran dana itu utamanya berasal dari China, entah secara langsung ataupun melalui perusahaan cangkang di Hong Kong dan Singapura. Sebagai catatan, Singapura dikenal sebagai hub keuangan atau tempat bagi investor asing dari berbagai belahan dunia menaruh uangnya untuk berbisnis di Asia.
Oleh karena itu, investasi dari Singapura ke Indonesia konsisten nomor satu dari tahun ke tahun, dengan angka menyentuh 12,1 miliar dolar AS (Rp192,2 triliun) pada 2023. Angka itu berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sementara itu, investasi dari China dan Hong Kong adalah yang terbesar kedua dan ketiga pada tahun lalu, masing-masing dengan 5,6 miliar dolar AS (Rp88,6 triliun) dan 5,2 miliar dolar AS (Rp82,3 triliun).
Angka investasi dari China dan Hong Kong melonjak dalam 10 tahun terakhir di periode pemerintahan Jokowi. Hal itu sejalan dengan berkumandangnya program hilirisasi.
Pada 2014, dua negara itu hanya menyumbang 5,1 persen terhadap total angka investasi asing di Indonesia. Persentasenya terus membesar hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 30,1 persen, sebelum turun tipis ke 28,6 persen pada 2023.
Alhasil, industri penambangan dan pengolahan nikel tumbuh pesat. Pada 2014-2023, produksi bijih nikel tahunan melonjak 395 persen dari hanya 39 juta ton menjadi 193 juta ton.
Pada periode yang sama, jumlah smelter nikel yang telah dan akan dibangun naik 274,2 persen dari 31 unit menjadi 116 unit.
"Ini adalah fenomena nickel rush atau demam nikel," ucap ekonom dan direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira pada Kamis 25 Januari 2024.