PIKIRAN RAKYAT – Gerak-gerik Presiden Joko Widodo yang berkali-kali membagikan bansos pada masa kampanye Pemilu 2024, mengundang tanda tanya publik. Terlebih, Jokowi pernah mengatakan bahwa presiden boleh memihak dan ikut kampanye salah satu paslon.
Akibatnya, banyak pihak khawatir kegiatan bagi-bagi bansos ini dipolitisasi. Namun, akankah politisasi bansos mampu mendongkrak elektabilitas paslon tertentu?
Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai sulit untuk mengukur dampak politisasi bansos di lapangan. Namun, praktik semacam ini mampu memengaruhi pilihan publik, terutama para pemilih bimbang atau undecided voters.
"Politisasi bansos ini kan perilaku politik yang tidak baru. Ketika itu terus direplikasi, artinya dia sebelumnya punya efek dalam memengaruhi perolehan suara atau masuknya dukungan baru dalam pemilu," kata Aisah dikutip dari BBC News Indonesia.
Peluang Hapus Jejak Ganjar-Mahfud di Jateng
Berdasarkan survei Centre for Strategic and International Studies pada Desember 2023, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mencapai 43,5 persen di Jawa Tengah dan Yogyakarta, diikuti elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 36,5 persen.
Menurut Aisah, Prabowo-Gibran punya kecenderungan menggeser posisi Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah.
"Ada tendensi untuk menghapus jejak Ganjar di Jawa Tengah, dan kita tahu ada irisan antara pemilih PDIP, pemilih Jokowi, dan pemilih Ganjar. Karena ada gagasan tentang pemilu satu putaran, ini menggencarkan semua elemen untuk kemudian bekerja supaya benar-benar bisa terlaksana gagasan itu," ujar Aisah.
Meski demikian, kubu Ganjar-Mahfud tidak ambil pusing dengan tindakan Jokowi. Mereka percaya Jawa Tengah masih menjadi basis suara terbesar PDIP.
"Kami tidak punya keraguan sedikit pun terkait dominasi banteng di Jawa Tengah. Kami hanya berharap tidak ada politisasi," kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim.