PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri menilai kenaikan gaji jelang hari pencoblosan sangat sarat dengan kepentingan politik. Kecurigaan publik tersebut timbul karena mirip dengan kebijakan Jokowi yang jor-joran menggelontorkan program bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut, anggaran bansos naik dari Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.
"Jadi orang pasti akan mempertanyakan itu (kenaikan gaji), karena ada potensi konflik kepentingan bahwa dalam situasi pemilu saat ini ada udang di balik batu," kata Aisah Putri Budiatri.
"Apalagi, kecurigaan itu menjadi kuat ketika Jokowi menunjukkan kedekatan politik dengan salah satu kandidat yang adalah anaknya," ucapnya menambahkan, merujuk pada Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto.
Aisah Putri Budiatri mengatakan, kebijakan menaikkan gaji aparatur sipil negara demi mendulang suara di pemilu sebetulnya cara lama yang berlangsung sejak Orde Baru. Kala itu, birokrasi dijadikan 'mesin' yang menjaga keberlangsungan kekuasaan Soeharto.
Sayangnya, setelah reformasi cara yang sama masih digunakan. Menjelang habis masa jabatan, presiden selalu memanjakan para PNS dengan menaikkan gaji mereka.
Contohnya di akhir kepemimpinan Megawati Soekarnoputri pada 2004, dia menaikkan gaji PNS sebesar 15 persen. Kemudian pada era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setidaknya menaikkan gaji PNS sebanyak tujuh kali.
Adapun di era Jokowi, kenaikan terjadi pada 2015 sebesar 5 persen dan sejak saat itu tidak pernah ada kenaikan lagi. Baru pada 2019, gaji PNS naik dengan persentase 5 persen.
Aisah Putri Budiatri berkata, kebiasaan berulang seperti ini harus dihentikan karena hanya memunculkan gagasan bahwa ASN adalah alat politik seperti di masa lalu.