kievskiy.org

PDIP Sebut Pengunduran Diri Mahfud MD Keputusan Bijak: Semoga Menular ke Pak Prabowo

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. /Antara/Reno Esnir Antara/Reno Esnir

PIKIRAN RAKYAT - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memutuskan resign dari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Jokowi. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto, keputusan Mahfud MD itu merupakan langkah yang diselimuti dengan niat baik. 

Hasto pun berharap langkah Mahfud MD bisa diikuti oleh seluruh peserta Pilpres 2024 yang juga menjadi pejabat negara. Ia secara khusus menyebutkan nama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud MD,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 1 Februari 2024. 

"Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo (sehingga mundur)," ujarnya melanjutkan. 

Baca Juga: Cak Imin: Bansos Milik Rakyat, yang Main-Mainkan Biasanya Kualat

Selain Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, ada dua peserta Pilpres 2024 yang juga menjadi pejabat negara. Pertama adalah cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menduduki kursi Wakil Ketua DPR. 

Kemudian, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Sementara, capres nomor urut 1 Anies Baswedan, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak memiliki jabatan di pemerintahan. 

Hasto Singgung Ucapan Jokowi

Hasto menyebut Mahfud MD tak pernah memanfaatkan fasilitas dari jabatan Menko Polhukam untuk berkampanye. Sikap Mahfud MD itu dinilai sebagai upaya untuk membangun keteladanan berkampanye.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto sempat menyinggung pernyataan Jokowi soal presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye. 

"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," ucapnya. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat