PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat yang menuding bansos digunakan untuk kepentingan elektabilitas.
Sri Mulyani, dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, menyatakan bahwa pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui oleh semua partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," ujar Sri Mulyani, menegaskan kelegalan program bansos yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Menteri Keuangan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan keuangan negara sangat penting.
"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," tegas Sri Mulyani seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari YouTube Kementerian Keuangan pada Sabtu, 3 Februari 2024.
Baca Juga: Dituduh Politisasi Bansos, Jokowi: Kita Nggak Begitu
"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata dia lagi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa bansos adalah instrumen keuangan negara yang membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.
Dia mencontohkan pada tahun 2023, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp 476 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan BLT El Nino sebagai respons terhadap dampak musim kering berkepanjangan.