kievskiy.org

Kala Program Susu dan Makan Siang Gratis Lebih Penting dari Isu Pelanggaran HAM dan Demokrasi

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik pada kampanye akbar di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat, 9 Februari 2024.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik pada kampanye akbar di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat, 9 Februari 2024. /Antara/Dhemas Reviyanto

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah persoalan dalam rekam jejak Prabowo-Gibran hanya dibicarakan dan menjadi kegelisahan kelompok kelas menengah berpendidikan yang kritis. Hal itu dinilai menjadi alasan mengapa suara Paslon Nomor Urut 2 itu tetap unggul dalam hasil penghitungan suara (quick count) Pemilu 2024.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati mengatakan bahwa isu demokrasi seperti hak asasi manusia (HAM), konflik kepentingan, dan moralitas pejabat negara tidak dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat ekonomi bawah dan kelompok berpendidikan rendah.

Menurutnya, itulah alasan mengapa film dokumenter Dirty Vote yang berkisah tentang dugaan kecurangan pemilu dan pernyataan sikap para guru besar yang mencemaskan situasi demokrasi di Indonesia tidak mampu menjegal perolehan suara Prabowo-Gibran.

"Kegelisahan bahwa demokrasi sedang mundur itu narasi-narasi dari kelompok menengah kritis dan masyarakat elit," ucap Mada Sukmajati.

Jumlah Masyarakat Ekonomi Bawah

Setidaknya, tujuh dari setiap 10 orang penduduk Indonesia adalah orang dengan pendapatan menengah ke bawah. Data itu menurut Survei Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26 juta orang pada September 2022. Angka itu tidak termasuk orang-orang yang rentan miskin karena berada di sekitar garis kemiskinan.

Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai jenjang sarjana hanya 6,4 persen pada Juni 2022. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  persentase itu setara 61.000 orang.

Penduduk yang menyelesaikan sekolah sampai tingkat SMA hanya 20,8 persen atau sekitar 57 juta orang.

Menurut Mada Sukmajati, transisi menuju demokrasi yang didambakan Indonesia pasca keruntuhan Orde Baru tidak dibarengi kesejahteraan. Data-data yang merujuk tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu berkaitan erat dengan proses elektoral.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat