PIKIRAN RAKYAT – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyebut pihaknya menemukan sejumlah kasus aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral selama Pemilu 2024. Ketidaknetralan itu dilakukan mulai dari aparatur desa hingga penjabat (pj) gubernur untuk memilih pasangan calon tertentu.
"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.
Komnas HAM menjabarkan beberapa kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara selama Pemilu. Seperti yang terjadi di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dimana 12 kepala desa di wilayah tersebut menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.
Kemudian, lanjut Saurlin, Komnas HAM juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Namun, dua temuan para kades tidak netral itu tidak disebutkan Komnas HAM mengarah kepada siapa, apakah paslon capres-cawapres atau calon legislatif.
Baca Juga: Kenaikan Harga Beras di Indonesia Tertinggi dalam Sejarah, Tak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris
Sementara di tingkat kabupaten/kota, temuan lainnya, dijabarkan Saurlin soal adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
“Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin, dikutip dari Antara.
Tak hanya itu, Komnas HAM juga menemukan video berisi ajakan penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.
"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 24 Januari 2024," ujar dia.