kievskiy.org

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Sulit Terwujud Tanpa Impor Bahan Pangan

Ilustrasi makan gratis.
Ilustrasi makan gratis. /Pixabay/Antonio_Cansino

PIKIRAN RAKYAT - Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ditargetkan akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025, jika dinyatakan menang dalam Pilpres 2024.

Akan tetapi, program yang menyasar 80 juta penerima itu menuai kontroversi dan kritik dari berbagai sisi kebijakan. Salah satunya adalah kemungkinan program ini akan bergantung pada impor bahan pangan.

Hal itu adalah karena kapasitas produksi Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal, Prabowo Gibran mengeklaim bahan pangannya "akan dipasok dari petani lokal".

Seberapa Realistis Klaim untuk Tidak Impor?

Salah satu klaim yang pernah diutarakan oleh TKN Prabowo-Gibran adalah bahwa program makan siang gratis mereka akan menyerap produksi pangan dari petani lokal, bukan dari impor. Namun klaim tersebut diragukan.

Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah justru khawatir yang terjadi malah sebaliknya. Mengingat, kapasitas produksi bahan-bahan pangan di Indonesia sampai saat ini bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi.

Tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi bahan-bahan pangan, maka program ini kemungkinan besar pada akhirnya akan bergantung pada impor.

"Dengan kondisi sekarang saja, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan harian. Susu, ikan, daging kita masih impor. Beras dalam kondisi sekarang pun berat juga, untuk konsumsi normal saja morat marit,” kata Said Abdullah.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia pada 2023 susut menjadi 30,89 juta ton. Sedangkan angka konsumsinya mencapai 35,3 juta ton. Hampir setengah dari kebutuhan daging sapi nasional sebesar 500.000 ton per tahun juga dipenuhi melalui impor.

Untuk komoditas susu segar, produksi dalam negeri hanya dapat memenuhi 20 persen dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton pada 2022. Belakangan ini pun, pemerintah mengimpor 600.000 ton beras untuk menutupi defisit produksi beras dalam negeri, yang telah mengakibatkan harga beras melonjak tinggi.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat