/photo/2023/10/03/3777052687.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) kembali membuka rapat paripurna ke-13 masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 setelah reses pada Selasa, 6 Februari 2024. Selain pembukaan masa persidangan ke IV, Ketua DPR RI Puan Maharani nantinya bakal melantik pengganti antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
Sebelumnya, pimpinan DPR menerima surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang penyampaian penugasan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta.
Selanjutnya, kata Puan, surat presiden tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku di DPR RI. Status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta bakal segera berganti setelah DPR resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai RUU usul inisiatif DPR. Kini pembahasan RUU tersebut tengah berproses.
Pada penutupan masa persidangan 6 Februari 2024, Pimpinan DPR juga menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Baca Juga: Ada Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR-MPR, Polisi Minta Orator Tidak Provokasi Massa
Puan mengatakan mereka telah menyepakati serta menyetujui bersama untuk saling menghargai dan menghormati proses pembahasan revisi Undang-undang Desa yang tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) bersama pemerintah.
"Saya sampaikan bahwa tadi pagi pimpinan DPR, saya dan pak dasco mewakili pimpinan DPR yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya," kata Puan saat jumpa pers masa persidangan III di gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024.
Sementara hari ini anggota para dewan akan disambut oleh aksi demo yang mengatas namakan dari koalisi nasional penyelamat demokrasi. Mereka akan menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR RI. Salah satunya mendorong DPR untuk melakukan hak angket Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Selain itu, mereka juga meminta agar dilakukannya pemakzulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap sudah merusak demokrasi di Indonesia.***