PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya menyoroti sikap pemerintah dalam memberikan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan ‘ugal-ugalan’ menjelang hari pencoblosan Pilpres 14 Februari 2024. Esti meminta penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapa bansos tersebut tiba-tiba digelontorkan jelang pencoblosan.
Menurutnya, pemerintah awalnya berkomitmen menyalurkan bansos dengan tujuan mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen dan El Nino. Namun, langkah penyaluran bansos yang diambil pemerintah menjelang pemilu dinilai tidak tepat.
“BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret menurut data saya di DIY, tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Januari, Februari, kemudian ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos,” kata Esti saat rapat kerja dengan Menteri Sosial, Rabu, 20 Maret 2024, dikutip dari YouTube Komisi VIII DPR RI.
“Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat ada beras macam-macam bergulir saya enggak tahu tulisannya apa, tapi orang tahunya itu Bansos. Bansos tahunya ya dari Kemensos itu mengalir semua tiada henti menjelang coblosan 14 Februari,” ucapnya melanjutkan.
Berkaca dari kasus bombardir bansos jelang Pemilu 2024, Esti mengingatkan agar Kemensos mencegah hal serupa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung November 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, tak menutup kemungkinan para calon kepala daerah petahana melakukan strategi bagi-bagi bansos untuk meraup suara demi mempertahankan jabatannya.
“Jangan sampai apa yang kita lakukan di pemerintah pusat ini, terulang pada November saat Pilkada. Mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten/kota dan provinsi yang melangsungkan Pilkada, bombardir bansos juga sebelum Pilkada oleh incumbent?,” ucap Esti.
Esti menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak mengarah ke ranah politik. Namun, ia meminta bahwa Kemensos harus mengevaluasi penyaluran bansos tersebut yang sebaiknya dilakukan oleh satu kementerian/lembaga saja supaya dalam pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan terukur.
“Kita bicaranya meluruskan supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama sebelum coblosan Gubernur, bupati, wali kota incumbent menggelontorkan yang sama,” ujarnya.
Respons Tri Rismaharini
