PIKIRAN RAKYAT - Menteri dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengungkapkan terdapat sejumlah pejabat yang dilaporkan diduga karena tidak netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja (Raker) bareng Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan DKPP di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin 25 Maret 2024.
"Ada beberapa pejabat juga yang terdapat bukti dari laporan-laporan yang ada, selain dilaporkan ke Bawaslu, Inspektorat juga melakukan pendalaman, dan ada bukti-bukti video dan lain-lain, ada lebih kurang 3/4 (jadinya 5 orang) yang kemudian kita lakukan penggantian," ujar Tito.
450 ASN dilaporkan ke Bawaslu
Tito merinci, ada 450 ASN yang awalnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu akibat tak netral. Dari jumlah itu, sebagian dinyatakan melanggar kode etik dan diberi sanksi.
"ke Bawaslu, ke Panwaslu melanggar netralitas. Kemudian 180 ASN telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi," katanya.
Kemudian, lanjut Tito, ada 5 orang yang dilakukan penggantian dikarenakan ada inisiatifnya sendiri untuk ke arah pasangan tertentu.
"Tidak spesifik satu pasangan, tetapi ada pasangan ini, pasangan ke sana, ada pasangan ke sini, kita berikan sanksi juga dengan penggantian," ujarnya.***