PIKIRAN RAKYAT - Menteri dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian berharap usai pemindahan Ibu Kota nantinya, Jakarta harus terus berkontribusi. Bahkan lebih ditingkatkan agar dapat bersaing dan setara kota-kota kelas dunia.
Hal itu disampaikan Tito menanggapi pengesahan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang (UU).
"DKJ selama ini telah sumbang kontribusi signifikan ke perekonomian Indonesia, data BPS 2023 kurang lebih 17 persen perekonomian Indonesia ditopang Provinsi DKI Jakarta," ucap Tito dalam podium ruang rapat Paripurna, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.
Menurut Tito, dengan usulan ini pemerintah bergerak dengan cepat dan seefektif mungkin merumuskan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang melibatkan sebagian besar teknis di lingkungan pemerintah termasuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Keutamaan Puasa Ramadhan 2024 10 Hari Terakhir: Momen Berharga untuk Meraih Keberkahan
"Atas hal tersebut kami terima kasih dan bersyukur dengan inisiatif DPR yang mengusulkan perubahan UU 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Negara kesatuan republik Indonesia," ucapnya.
Disamping itu Tito juga memastikan, mengenai kewenangan aglomerasi DKJ, termasuk penunjukkan komposisi dewan aglomerasi. Pemerintah dan DPR sepakat perkembangan Jakarta tidak dapat terlepas dari wilayah sekitarnya, sehingga sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan amat diperlukan terutama untuk menangani masalah-masalah bersama jakarta dan sekitarnya.
"Seperti, masalah banjir, transportasi polusi, penanganan sampah, dan lain-lain," katanya.
Selain itu terkait dana kelurahan, tambah Tito, untuk menjawab permasalahan yang kompleks di Jakarta akan diberi kewenangan pengelolaan kepada kelurahan untuk selesaikan masalah-masalah yang ada di kelurahan masing-masing.
"Sehingga persoalan-persoalan Jakarta secara keseluruhan dapat diselesaikan secara akurat dan fokus," tuturnya.***