PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau menjanjikan pemberian bantuan sosial (bansos) beras untuk rakyat, usai pembagian terakhir, di awal tahun 2024. Namun, kata Jokowi, ada peluang bantuan yang diberikan sejak akhir 2023 ini akan lestari hingga Juni 2024 nanti.
Lebih tepatnya, Jokowi tak ingin berjanji perihal penyaluran bantuan pangan berisi beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Tanah Air.
Jika pemberian hingga Juni 2024 cenderung terjadi, Jokowi menegaskan saluran bansos beras setelahnya akan bergantung pada kemampuan APBN. Jokowi tidak ingin memberikan harapan sebelum mengetahui anggaran yang akan dibuka Juni mendatang.
Hal tersebut disampaikan Presiden ke-7 RI itu saat ia mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, Jambi, Kamis, 4 April 2024.
"Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti akan diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho," ujarnya.
"Nanti kita lihat lagi kalau anggaran APBN mencukupi akan dilanjutkan di Juli, Agustus, September Oktober, November, Desember. Saya tidak janji, tapi nanti kalau kita buka lagi APBN-nya ada akan kita teruskan sampai Desember," ujar Jokowi.
Baca Juga: 3 Menteri Jokowi Tiba di Lokasi Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Sengketa Pemilu
Jokowi Soal Menterinya di Sidang Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo merespons panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menterinya untuk hadir dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024. Jokowi mengaku tak keberatan, dia memberi izin kepada empat menterinya untuk memberikan keterangan terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang didalilkan kubu 01 dan 03 sebagai upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
"Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semua hadir," kata Jokowi dalam sesi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 April 2024.