PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut menanggapi isu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen tahun depan, oleh pemerintahan baru, era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selaku Bendahara negara yang sebentar lagi lengser Bersama dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mengaku hendak menyerahkan wacana tersebut kepada pimpinan negara berikutnya.
"Mengenai PPN itu nanti kami akan serahkan ke pemerintahan yang baru," kata dia, di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024.
Namun, Sri Mulyani melanjutkan, dalam penyerahan tugas dan tanggung jawab itu, ia akan tetap menjalin komunikasi intensif dengan orang-orang yang diembankan jabatan serupa oleh Prabowo-Gibran.
Kerja sama sambil transisi ini, kata Sri Mulyani, diharapkan mampu mengefektifkan serta mempercepat proses realisasi program pemerintahan baru.
"Kita terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo. Sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi, sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu," ujar dia.
Baca Juga: Jokowi di Hadapan Tamu WWF 2024: Saya Perkenalkan Presiden Terpilih Indonesia, Prabowo
Kata Menko Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartararo menjelaskan wacana pemerintah soal menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Ini dilakukan untuk membuat pendapatan pajak naik.
Dalam penjelasannya, Airlangga tak menjelaskan secara spesifik soal kenaikan pajak PPN 12 persen ini. Tapi ada indikasi pemerintah memberlakukan implementasi dari core tax.