PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf secara blak-blakan membahas mengenai izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang baru saja disahkan Jokowi.
Dia pun tak menutupi fakta bahwa keluarnya izin ormas keagamaan untuk mengelola tambang merupakan janji Jokowi kepada NU pada 2021 lalu.
"Mungkin sebetulnya ya, ini khusnuzon kami, yang paling dipikirkan memang NU. Mungkin loh ini. Karena NU punya umat begitu besar, survei-survei mengatakan Lebih dari Separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU," tutur Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers pada Kamis 6 Juni 2024.
Dia pun mengungkapkan bahwa NU membutuhkan revenue alias pemasukan dana untuk mengurus umatnya. Apalagi, ormas Islam itu memiliki lebih dari 30.000 pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan lain yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya, dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini," ujar Yahya Cholil Staquf.
"Maka, NU butuh revenue," ucapnya menambahkan.
NU Butuh Pemasukan, Pemerintah Beri Jalan
Di tengah kebutuhan itu, Pemerintah kemudian memberikan kesempatan bagi ormas Islam. Sehingga, Jokowi berjanji akan menyediakan konsesi tambang untuk NU pada saat Pembukaan Muktamar ke-34 di Lampung yang digelar Desember 2021 lalu.
Meski pada saat itu Yahya Cholil Staquf belum menjadi Ketum PBNU, tetapi dia menilai apa yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk perhatian pemerintah. Mereka pun menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan di Tanah Air.
"Kemudian Bagaimana NU menyikapi ini? Nah NU ini seperti saya katakan, butuh. NU ini butuh apa pun yang halal, yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi," katanya.