PIKIRAN RAKYAT - Berbeda dengan organisasinya yang secara terbuka menerima, bahkan sudah mengajukan izin mengenai pengelolaan tambang, warga Nahdliyin justru menyatakan penolakan. Mereka menilai, keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terjun ke bisnis tambang justru akan merugikan warganya sendiri.
Salah satu penolakan itu disampaikan oleh Warga NU alumni UGM, Heru Prasetia. Dia membeberkan kekhawatiran terhadap nasib warga Nahdliyin dan PBNU yang terancam jika bisnis tambang dilanjutkan.
"Sebenarnya ini kekhawatiran lama, teman-teman juga. Jadi korban kerusakan lingkungan yang diakibatkan kebanyakan oleh industri ekstraktif itu adalah orang kecil ya. Nelayan, petani, buruh, peladang," tuturnya.
"Dan kita semua tahu yang namanya bencana, baik bencana alam maupun bencana industri, itu mengenai kita semua secara tidak adil. Gempa bumi atau bencana industri kayak banjir atau kerusakan lingkungan itu menerpa kita semua sebagai manusia, itu tidak setara," ujar Heru Prasetia menambahkan.
Dia menekankan bahwa bencana alam maupun bencana industri yang terjadi tidak mengenai masyarakat sama rata. Ada yang terkena dampaknya sedikit, ada juga yang terdampak paling besar.
"Dan yang paling besar itu adalah biasanya masyarakat miskin, masyarakat terpinggirkan," ucap Heru Prasetia.
Dia pun menuturkan, masyarakat yang terpinggirkan itu kebanyakan adalah warga NU. Sebab, masyarakat Nahdliyin kebanyakan tinggal di desa, dekat hutan, dekat sungai, hingga menjadi nelayan di laut. Merekalah yang paling terkena dampak dari semua industri ekstraktif.
"Kita juga menemukan banyak kejadian betapa industri-industri tambang ini merusak dan merugikan warga NU. Misalnya di Pantura jelas banyak sekali, di Sumenep, di Kalimantan apalagi gitu yang menyisakan lubang-lubang tambang," ujar Heru Prasetia.
"Nah, dampak sosialnya kemudian jika PBNU masuk ke situ, kami mengkhawatirkan nanti PBNU akan berhadapan atau merugikan warga Nahdliyin sendiri," katanya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Hersubeno Point.