PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons wacana bantuan sosial (bansos) untuk korban judi online yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Ia mengungkapkan bahwa saat ini, bansos korban judi online belum masuk dalam anggaran pemerintah.
Bahkan, bansos korban judi online juga belum ada di daftar rencana pemerintah. Hal itu disampaikannya saat berada di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 17 Juni 2024.
"Terkait dengan judi online, tidak ada dalam anggaran sekarang," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 18 Juni 2024.
Selain itu, koordinasi dengan Kemenko PMK belum dilakukan.
"Kalau koordinasi tentu kalau ada usulan program, silakan dibahas dengan kementerian teknis," ujarnya.
Klarifikasi Menko PMK
Wacana bansos untuk korban judi online menjadi polemik baru di tengah masyarakat. Menko PMK Muhadjir Effendy pun meluruskan bahwa korban judi online yang dimaksud itu adalah keluarga pelaku judi online yang terdampak, bukan pelakunya.
"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah, yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," ucapnya.
Menurut Muhadjir, bansos tersebut bisa membantu masyarakat dalam meringankan beban mereka akibat perilaku judi online. Mengingat, keluarga pasti dirugikan, baik secara materi maupun mental. Bahkan, beberapa kasus judi online berujung pada kematian.
"Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial," tuturnya.
Judi Online dan Pinjol Bak Saudara
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai bahwa untuk membasmi judi online sekaligus pinjaman online ilegal, seluruh kementerian harus ikut terlibat.