PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa soal bantuan sosial (bansos) belum tepat sasaran.
Sebelumnya Suharso dalam acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Kamis, 20 April 2024 menyebut penyaluran bansos belum tepat sasaran. Penyaluran tidak tepat sasaran lantaran ada pejabat Eselon I di kementeriannya menjadi penerima (bansos) dari pemerintah.
Kemensos memberikan bantahan dan menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap nama-nama pejabat struktural eselon I dan II Kementerian PPN, beserta para staf khusus, tidak ada nama-nama pejabat tersebut di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Dan hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pejabat eselon I dan II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kemensos," kata Kepala Pusdatin Kemensos, Agus Zainal Arifin.
Ia menyampaikan bahwa Kemensos telah melaksanakan amanah Undang-undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yakni mengelola DTKS.
Sejak April 2021, DTKS diperbarui dan ditetapkan setiap bulan dengan memerhatikan usulan daerah. Proses pembenahan dan perbaikan serta tata kelola bansos pun berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu Staf Khusus Menteri Sosial, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lily, menyebut sudah tiga kali Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan hal tersebut.
"Yang pertama itu 2021, kedua 2023, dan ketiga sekarang, dan menyebut orang yang sama," kata Suhadi.
"Dengan ribut-ribut yang terdahulu kami sudah merasa apa ini sebutannya merasa kecolongan, kita keluarkan kita sudah teliti semua belum ada bansos itu, dari situ sudah case closed, tidak ada yang negara yang keluar," ucapnya.
SKM Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa meminta supaya Menteri Suharso untuk langsung menyebut nama agar tidak lagi terjadi perdebatan berulang.