PIKIRAN RAKYAT - Beredar kabar pergantian penjabat (Pj) gubernur di sejumlah provinsi berisikan muatan politis. Isu bermula saat tersebar informasi pelantikan Pj Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kementerian Dalam Negeri, hari ini, Senin, 24 Juni 2024.
Menanggapi isu demikian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah tegas. Ia menekankan bahwa meman ada pelantikan Pj Gubernur baru, namun prosesnya murni tanpa ditunggangi kepentingan politis pihak manapun.
Hal itu disampaikan Ngabalin dalam keterangannya per hari Minggu, 23 Juni 2024. Ia memastikan semuanya berada dalam koridor tata Kelola pemerintahan oleh Kemendagri.
"Kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri. Sama sekali tidak ada unsur politik tentang siapa calon gubernur dan lain-lain," ujar Ngabalin, dikutip dari Antara, Senin, 24 Juni 2024.
Ngabalin melanjutkan, pergantian Pj Gubernur adalah proses pemerintahan sebagaimana syarat dan kondisi yang berlaku. Di antaranya lantaran penjabat sebelumnya maju dalam kontestasi pemilihan gubernur. Mengingat, Pilkada 2024 akan diselenggarakan November 2024.
"Sehingga sama sekali tidak ada kaitannya soal cawe-cawe atau siapa calon gubernur akan datang," ujar dia.
Adapun, di sisa waktu pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di Bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ngabalin menjelaskan, prioritas yang ingin diselesaikan ialah sejumlah proyek strategis nasional.
Kembali soal Pj Gubernur yang akan dilantik, Ngabalin memastikan pertimbangan objektif menjadi acuan. Semuanya dinilai memiliki pengalaman melimpah sebagai pelayan masyarakat.
Baca Juga: Sosok Eman Sulaeman, Hakim Tunggal yang Pimpin Sidang Praperadilan Pegi Setiawan Hari Ini