PIKIRAN RAKYAT - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi disorot publik karena Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang hacker dengan virus ransomware lockbit 3.0. Kinerjanya dikritik dan didesak untuk mundur dari jabatannya saat ini.
Bahkan, muncul juga petisi berjudul PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur. Belakangan ini, gaji dan tunjangan Budi Arie juga ikut disorot.
Gaji Menkominfo
Budi Arie mengantongi gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Hal itu ssesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993.
Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, jabatan menteri juga mendapatkan tunjangan jabatan dan sejumlah fasilitas lainnya.
Terkait dengan fasilitas yang diterima, berikut beberapa di antaranya;
- Biaya perjalanan dinas.
- Rumah jabatan.
- Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor.
Tunjangan Menkominfo
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menkominfo mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi.
Tunjangan kinerja tertinggi adalah tunjangan kelas jabatan 17, yakni Rp33.240.000. Oleh karena itu, Budi Arie mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp49.860.000 per bulan.
Hacker Bakal Pulihkan Data PDNS 2, Ini Pesannya
Hacker yang menyerang PDNS 2 berjanji akan memulihkan data PDNS 2 secara gratis karena kasihan dengan Pemerintah Indonesia.
“Rabu ini, kami akan memberi Anda kunci deskripsi secara gratis. Kami berharap serangan kami mengirim pesan jelas kepada Anda betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialis yang punya kualifikasi,” katanya, Selasa, 2 Juli 2024.
“Serangan kami tidak membawa konteks politik, hanya evaluasi keamanan dengan pasca bayar,” ujarnya.