PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah secara resmi akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 Papua ke tahun depan. Keputusan tersebut keluar setelah pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet khusus yang membahas kelanjutan pelaksanaan PON di Papua yang dipimpin oleh Presiden langsung melalui video conference, Kamis 23 April 2020.
"Pada ratas tadi sudah ada keputusan setelah mendengarkan laporan Menteri PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan kami yang melaporkan kondisi terakhir pelaksanaan PON tentang kondisi venue, pekerjaan yang sudah dan belum selesai, kesiapan akomodasi, pengadaan peralatan, kesiapan kontingen, kesiapan PB (Panitia Besar) PON sebagai penyelenggara. Presiden pun akhirnya memutuskan PON dan Peparnas (Pekan Paralimpik Nasional) ditunda menjadi Oktober 2021," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam video conference dengan media kemarin.
Penundaan ini, menurut Zainudin, baru sebatas memutuskan bulan dan tahun penundaan penyelenggaraan, sementara untuk tanggal pelaksanaan PON XX belum dipastikan. Untuk menentukan tanggal, harus berkonsultasi lebih lanjut dengan KONI Pusat dan PB PON.
Baca Juga: Lakukan Curas di 10 TKP di Bandung, Satu dari Dua Pelaku Ditembak Mati
"Tanggal belum dipastikan. Tidak bisa sama tanggalnya, hanya pelaksanaannya tetap mengambil waktu dua minggu. Untuk tanggal masih harus konsultasi dengan KONI Pusat dan PB PON," tambahnya.
Padatnya agenda olahraga di tahun depan dinilainya tidak membuat perubahan apapun. Sebab, pelaksanaan PON ini dinilai Zainudian hanya dipindah saja. Semua persiapan tetap sama. Penunjukkan bulan Oktober pun, menurutnya sesuai dengan usulan dari KONI Pusat dan daerah setelah berkonsultasi dengan cabor.
"Jadi tidak ada yang berubah, hanya dipindah tanggalnya saja," ungkapnya.
Baca Juga: Gampang Pegal Selama WFH? Cek 5 Tips Hilangkan Sakit Punggung Selama Kerja dari Rumah
Terkait dengan bulan pelaksanaan, Oktober berdasarkan hasil kesepakatan dinilai waktu yang paling memungkinkan. Sebelumnya ada opsi lain yakni di bulan Maret, tapi kemudian ada pertimbangan anggaran di daerah belum semua keluar. Sebab KONI daerah pasti pembiayaan semua dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).