PIKIRAN RAKYAT - Pihak kepolisian mengusulkan adanya aturan baru soal pajak kendaraan bermotor. Muncul usul yang menyatakan pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) II serta pajak progresif diusulkan dihapus.
Ada beberapa alasan mengapa BBNKB dan pajak progresif akan dihapuskan. Salah satunya kepolisian menilai masyarakat cenderung menunda pengurusan dan pembayaran BBNKB II. Mereka juga cenderung menunggu adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor ketika akan membayar pajak kendaraannya.
“Pengurangan beban dari BBNKB II bahkan penghapusan pajak progresif ini akan memudahkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu, setiap pindah, balik nama lapor, toh 0 biayanya,” kata Kakorlants Irjen Polri Firman Shantyabudi dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Youtube NTMC Polri pada Jumat, 17 Maret 2023.
Baca Juga: Untuk Maneh, Urang, dan Sararea: Dulu Bahasa Sunda Egaliter
Firman menyatakan penghapusan pajak progresif dan BBNKB II akan memberikan solusi bagi masyarakat agar taat bayar pajak. Di samping itu, urusan pendataan kendaraan juga akan lebih terdata dengan baik.
Di sisi lain, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus menyatakan bahwa data kendaraan di Indonesia berbeda berdasarkan tiga instansi dalam negeri.
Data kepolisian menyebutkan ada 150 juta kendaraan saat ini. Sedangkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 122 juta.
Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Jokowi Selalu Pikirkan Rakyat Kecil, Akui Banyak Belajar dari Presiden
Selain itu, ada data dari Jasa Raharja yang menyatakan terdapat 113 juta kendaraan.
Penghapusan pajak progresif menurut Yusri akan memudahkan proses pendataan kendaraan karena data dibuat menjadi single data.