PIKIRAN RAKYAT - Polemik pembicaraan mengenai aturan ganjil genap motor saat ini masih beredar di kalangan masyarakat.
Kedepannya, tidak hanya mobil saja yang akan dikenai oleh aturan ganjil genap.Sepeda motor juga bisa saja nantinya jadi objek aturan ganjil genap.
Isu ini muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 80 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif.
Baca Juga: BMW Luncurkan Dua Edisi Spesial M8 Coupe Competition di Indonesia, Harga Tembus Rp 6 M
Selain untuk menyukseskan kebijakan physical distancing di masa peralihan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke adaptasi kebiasaan baru, kebijakan ini juga dianggap memiliki tujuan lain.
Salah satunya adalah mengurai kemacetan di ibukota Jakarta yang selama ini menjadi masalah umum.
Meski begitu, pendiri dan instruktur senior Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu bahwa aturan tidak bisa diberlakukan seenak jidat saja.
Baca Juga: Gak Bisa Sembarangan, Berikut Tips Ganti Oli Untuk Mobil yang Jarang Dipakai
Harus ada fasilitas pendukung yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengakomodir kebijakan tersebut.
Salah satunya adalah perbaikan dari sektor transportasi umum yang akan menjadi pengganti sepeda motor ini.