PIKIRAN RAKYAT – Merasa tak setuju dengan adanya kebijakan pemungutan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Banyuresmi, dengan tegas menyatakan penolakan.
Pernyataan penolakan itu dituangkan langsung melalui surat resmi yang ditujukan kepada Pengurus Baznas, Kepala Dinas Pendidikan, dan Pengurus PGRI kabupaten Garut.
Baca Juga: Tur Svmmerdose 2020 di 6 Kota, Iqbaal Ramadhan: Ini Tentang Pencarian Jati Diri
Dalam surat tertanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani Ketua PGRI Cabang Banyuresmi, Ma'mun Gunawan dan Sekretaris Ano Wirno tersebut dinyatkan penolakan dilakukan terhadap pengelolaan ZIS oleh Baznas terutama untuk yang dipungut dari pengawas sekolah, penilik, dan kepala sekolah.
Hal ini menurut Ma'mun didasarkan kepada beberapa hal di antaranya pihaknya menganggap jika ZIS yang dikelola Baznas dari anggota PGRI merupakan pungutan.
Ma'mun menegaskan, karena kebjikan itu masih bersifat sepihak karena sebelumnya sudah dilakukan rapat antara para Ketua Cabang PGRI di Garut degan pihak Baznas Garut untuk menunda penarikan zakat dari anggota PGRI.
Baca Juga: Tiket Laga Pembuka Proliga 2020 Putaran Pertama di Riau Sudah Bisa Dibeli Online
Namun pada kenyataannya, kesepakatan rapat itu dianulir secara sepihak melalui rapatyang dilaksanakan di BJB tanpa menghadirkan para Pengurus Cabang PGRI.
"Tiba-tiba ada pemotongan gaji para pengawas sekolah, penilik, dan kepala sekolah tanpa pemberitahuan dan kesediaan lebih dahulu. Apa ini namnaya kalau bukan pungutan, sehingga kami dengan tegas menyatakan penolakan keras," ujar Ma'mun.
Ma'mun juga menyayangkan tersumbatnya kran komunikasi anggota PGRI akibat ulah pra pemangku kebijakan termasuk di antaranya birokrasi Dinas Pendidikan, termasuk para Pengurus PGRI Kabupaten Garut.