PIKIRAN RAKYAT - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Inggrid Kansil meminta biaya Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) sekolah agar dipangkas selama pandemi COVID-19 berlangsung.
Inggrid juga menyebutkan masyarakat terdampak akan sangat terbantu, apalagi menurutnya, sistem belajar dari rumah, tidak efektif.
Terutama bagi orangtua anak-anak berkebutuhan khusus.
Baca Juga: Akibat Terus Buat Ulah, Brescia Akhirnya Pecat Mario Balotelli
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera membuat kebijakan terkait potongan biaya SPP bagi institusi pendidikan selama masa pandemi ini berlangsung," kata Inggrid, seperti Pikiran-Rakyat.com kutip dari Antara, Minggu, 7 Juni 2020.
Dia mengaku telah menerima banyak keluhan dari para orang tua, yang meminta biaya SPP dipangkas, dan mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah.
Hal tersebut, kata dia, menjadi penting tatkala COVID-19 mengguncang sistem perekonomian nasional, sehingga pendapatan dan ekonomi masyarakat terdampak serius.
Baca Juga: Industri Kreatif Kota Bandung Berkonsep Baru akan Jadi Fokus Disbudpar untuk Gerakkan Ekonomi
"Jika kebijakan tersebut diberlakukan, rakyat akan sedikit terbantu dan tidak terbebani, mengingat sistem pendidikan dari rumah dirasa kurang efektif bagi anak-anak. Khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendampingan serta perhatian penuh dalam proses pembelajaran di rumah," kata dia.
Menurut Inggrid, permasalahan yang muncul selama COVID-19 cukup beragam, mulai dari permasalahan ekonomi, jaminan kesehatan masyarakat, permasalahan sosial hingga pendidikan.
Dia mengatakan periodisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melumpuhkan denyut kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Di Masa PSBB Transisi, Kebakaran Kembali Terjadi di Jakarta Kali Ini Bengkel serta Mobil di Dalamnya
Satu hal yang menjadi catatan ialah saat bekerja dari rumah menjadi kewajiban dalam upaya menekan angka penyebaran virus corona.
Selain itu, kata dia, pemberlakuan sekolah dari rumah juga menjadi salah satu upaya melindungi anak-anak serta pelajar agar tidak tertular virus corona.
"Pemerintah juga telah membuat kebijakan penundaan sementara untuk kegiatan belajar di sekolah hingga Juli 2020, mengingat risiko yang akan muncul kemudian terlalu besar," ucapnya.***