kievskiy.org

FKSS Jawa Barat : Harus Ada Kejelasan Makna dari Sekolah Gratis

ILUSTRASI sekolah.*
ILUSTRASI sekolah.* /ANTARA ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - FORUM Komunikasi Kepala SMA Swasta (FKSS) Jabar meminta Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memperjelas makna sekolah gratis.
Hal ini disebabkan terjadi salah faham di masyarakat akibat pejabat kerap  membuat pernyataan yang bersayap.

"Misalnya terkait SMAN/SMKN gratis itu harus dijelaskan secara jelas, bahwa yang digratiskan itu hanya IBPD atau SPP," kata Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana, saat dihubungi, Jumat 19 Juni 2020.

Sementara di SMA dan SMK swasta, kata Ade,   siswa yang tidak mampu dan digratiskan biayanya  di SMA/SMK swasta, faktanya adalah peserta didik kategori tidak mampu   limpahan dari sekolah negeri. "Itu pun jumlah siswanya tidak banyak hanya sekitar  4.000 peserta didik. Jadi di masyarakat terjadi salah faham," katanya.

Baca Juga: Leo Agustino : RUU Cipta Kerja Akan Berdampak Positif terhadap Pembukaan Lapangan Kerja

Dengan adanya pernyataan pemerintah yang kadang bersayap dan tak jelas, kata Ade, tentunya akan berpengaruh besar bagi sekolah negeri dan swasta. "Muncul kesan kuat di masyarakat kalau sekolah negeri gratis, sedangkan siswa yang tidak mampu gratis di swasta. Ujung-ujungnya sekolah swasta jadi korban dari pernyataan tersebut," katanya.

Kalau mau siswa tidak mampu gratis di sekolah swasta, menurut Ade, seharusnya tidak bersyarat dengan harus mendaftar dulu ke sekolah negeri. "Datang saja  langsung dan  mendaftar  ke sekolah swasta sebab sama-sama  dibiayai oleh Pemprov  Jabar. Toh sama saja peserta didik yang sekolah di sekolah negeri dan di sekolah swasta, yakni masyarakat Jawa Barat," katanya.

Baca Juga: Sambut New Normal, Hotel dan Restoran di Cianjur Gelar Bulan Diskon

FKSS Jabar mendesak Pemprov dan Disdik  Jawa Barat harus memperhatikan masalah ini dan bukan mempertajam jurang antara sekolah negeri sekolah swasta. "Dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi saja sekolah swasta sepi peminat. Apalagi bila siswa dari  Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di sekolah swasta adalah limpahan dari sekolah negeri bukan murni yang daftar langsung ke sekolah swasta," ujarnya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat