PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyesalkan ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp20 miliar kepada organisasi CSR (Corporate Social Responsbility/ tanggung jawab sosial perusahaan) milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru. Di lain pihak anggaran tunjangan guru malah dihentikan.
“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya diberhentikan, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” kata Fikri, di sela kegiatan reses, Kamis 23 Juli 2020.
Fikri melihat kekisruhan ini akan memicu protes para guru lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.
Baca Juga: OJK Sebut Hasil Seleksi untuk Kursi Kosong di BKR Sudah Diserahkan, Gubernur Riau: Saya Belum Terima
“Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar,” katanya.
Menurut dia, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspon dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.
“Karena alasan pandemi, efisiensi anggaran Rp3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu pra-kerja Rp5,4 triliun buat siapa. Kini ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga,” katanya.
Baca Juga: Preview Udinese vs Juventus: Membaca Sikap Sarri pada Ronaldo dan Dybala
Ada tiga kategori lembaga penerima hibah untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut, yakni kelas gajah, macan, dan kijang.