PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) bukanlah kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud.
Pernyataan ini dikeluarkan Nadiem saat menerima Laporan Pemantauan Pendidikan Global (Global Education Monitoring Report/GEM) Tahun 2020 UNESCO pada webinar di Jakarta, Kamis 10 September 2020.
Laporan GEM 2020 ini mencatat, adanya kesenjangan literasi antara orang dewasa dan disabilitas di Indonesia yang mencapai angka 41 persen.
Baca Juga: Demi Disiplinkan Masyarakat, Erick Thohir akan Gelar Operasi Yustisi Pekan Depan, Siap-siap!
Di sisi lain, tingkat kehadiran pelajar pendidikan menengah atau usia 15 tahun di Indonesia telah meningkat.
Meski begitu, peningkatannya dinilia masih berada di bawah syarat pencapaian Sustainable Development Goals yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indoneisa, pada tahun 2015 lalu.
Mendikbud Nadiem mengatakan, pihaknya selalu mengedepankan semangat inklusivitas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan sejak tahap awal pembuatan kepibijakan.
Baca Juga: Tak Mau 'Latah' Ikut Kebijakan Anies, 3 Kepala Daerah Ini Belum Ada Rencana Terapkan PSBB Total
"Seluruh kebijakan kita mendapatkan masukan, saran, dan nasehat dari berbagai pemangku kepentingan, ahli-ahli pendidikan, masyarakat, juga wakil pemerintah daerah dan pusat. Semuanya memberikan informasi pada Kemendikbud dalam membuat kebijakan. Sebab dalam pendidikan tidak ada satu jawaban tunggal. Education has the highest level of complexity. Semua butuh kolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik,” ungkap Nadiem.